Perubahan Perpajakan Kendaraan

Pemerintah tengah menggodok perubahan perpajakan kendaraan asal kapasitas mesin menjadi emisi gas co2. Berapa nomor emisi gas yg diusulkan?

Berdasarkan direktur eksekutif komite penghapusan bensin bertimbel (kpbb), ahmad safrudin, ketika ditemui di jakarta beberapa waktu lalu, ambang batas emisi gas karbon dioksida yg pernah diusulkan kepada pemerintah adalah berkisar di nomor 120 g/km.

perubahan pajak kendaraan

“saat itu kita usulkan untuk kendaraan roda empat penumpang ya sedan serta sebagainya gitu. Kita kasih ambang batas 120 g/km. Jadi jika kendaraan beroda empat itu jalan 1 km, karbon dioksidanya 120 gram. Jika memenuhi syarat itu mobil tadi dikasih instentif, pajak karbonnya dinolkan gitu. Tapi sebaliknya jikalau karbon dioksidanya melampaui 120 gr/km, maka pajaknya di double-double gitu, semacam penalti,” tututrnya.

Jadi menurutnya terdapat dua kata pajak, tax rebate serta tax feebate. Tax feebate diberikan buat tunggangan bermotor yang tidak memenuhi baku emisi. Kebalikannya Jika tunggangan emisinya pada bawah ambang batas, diberikan tax rebate atau potongan pajak. “rabat itu biasa jadi 0,” ungkapnya.

Lanjut puput memaparkan, bahwa dengan adanya pajak emisi karbon dioksida, konsumen bisa diuntungkan.

“mengendalikan konsumen supaya tak sembarangan membeli kendaraan beroda empat. Kalau sekarang kan orang yg penting glamor kadang-kadang, akbar. Nantinya orang akan berfikir mana yang harganya lebih murah. Karena kalau diberi kata tax feebate serta rebate tadi, kendaraan bermotor yg emisi karbon dioksidanya melebihi 120 gr dikenakan feebate, jikalau dikenakan maka harganya mahal. Kan si pembuat tidak dikenakan pajaknya kan dikenakannya ke konsumen. Serta kebalikannya, rabat jua akan diberikan ke konsumen, dan bisa mobil lebih murah,” ucapnya.

Selain itu, bukan hanya konsumen, pemerintah pun akan mendapat laba dengan adanya pajak emisi tersebut.

“tujuan secara makro, indonesia akan mendapatkan laba akbar bila terdapat efisiensi diterapkan pada konteks penggunaan bbm secara nasional,” ujarnya.

Kpbb sendiri telah mengajukan proposal mengenai pajak emisi berdasarkan karbon dioksida semenjak 200-2008. “itu telah kita usulin. Cuma ketika itu lewat kementerian lingkungan hidup serta kehutanan. Baru 2011- 2012 kita desakan juga ke perindustrian (kemenperin). Cuma sayangnya saat itu kemeperin mengakomodir yg kendaraan ber cc rendah, yg dianggap lcgc (low cost green car),” yang akan segera hadi demi menjaga lingkungan berasal gas-gas kotor yg dapat mencemarkan lingkungan di lebih kurang para manusia yang tinggal sehingga akan mengancam kesehatan baik itu mulai dari diri sendiri dan orang lain.

Sumber: http://www.auto2000yasmin.com